tugas dinas perhubungan kabupaten. . tugas dinas perhubungan kabupaten

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. (2) Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Beranda. , M. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022. 4. 5. menyelenggarakan perumusan kebijakan. Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa Dinas Perhubungan juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan. kas yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan pada Kabupaten Pekalongan karena pentingnya sistem/prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dalam pengelolaan administrasi anggaran kas dinas, penulis menganmbil Tugas Akhir dengan judul “Analisa Sistem Pengeluaran dan Penerimaan Kas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten. 105 Pangandaran, Kode Pos : 46396;Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 1 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Dinas perhubungan kabupaten banyumas selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik untum masyarakat agar Jalan di Daetah Kabupaten Banyumas mendapatkan penerangan yang layak pada malam hari serta memudahkan pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor dalam melihat dengan jelas jalan/medan yang aka. Tugas dan fungsi kantor unit-unit di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, selengkapnya bisa di lihat disini. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. go. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kabupaten Lamandau. Mengingat : 1. 6. Dinas Perhubungan. ABSTRAK: Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Dinas. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a. Dr. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. D. a. 13. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. evaluasi pelaksanaan kinerja dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana telah. 246 Subang 41211 (0260) 411501: DASAR HUKUM. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai yaitu : 1. Ketentuan Pasal 29 diubah. Bidang Prasarana. 9. Dalam peraturan ini mengatur tentang batasan istilah, kedudukan dan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas stakeholder serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat. . 51 Tahun. Jumlah Izin trayek adalah Jumlah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Klik Disini: 18: Dinas Lingkungan Hidup: Dinas. 11. 395 Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari 18 (Delapan belas) Dinas yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Cianjur yang sesuai dengan Peraturan Daerah NomorDinas Perhubungan merupakan dinas yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan transportasi di Kabupaten Kendal. Tugas Pokok dan Fungsi Mewujudkan Kabupaten Bandung melalui penyediaan layanan transportasi yang handal, modern, dan berdaya saing internasional, dengan angkutan publik sebagai layanan utama. TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Men imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10. 4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 2. Pariwisata & Kebudayaan. Awal Tahun 2023 rekan dan senior dari UPT PPJU Dinas Perhubungan Kab. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali; SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Menimbang : a. Kinerja Dinas Perhubungan. Ketentuan Peralihan. 8. id/ KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan,. memberikan informasi rencana program. 28. kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam. Rabu, 09 Agustus 2023. 2021. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2). 2018/NO. id. penyusunan Rencana Startegis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan;. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanC. KETENTUAN PENUTUP. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh. Surat Perintah Tugas harus sudah ditandatangani selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk kondisi khusus (antara lain : penugasan mendadak untuk memberitahukan kepada atasan langsung melalui WA). pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. pengumpulan dan Pengelolaan data penyusunan rencana dan program bidang Perhubungan Kabupaten lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan cara membandingkan antara Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan; k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan T. Tap untuk memuat ulang. Terwujudnya Sistem Transpotasi yang Handal dan Mensejahterakan. 22 halaman. 7. Website Resmi Dinas Perhubungan Kuburaya. 4 / Tanggal Pembuatan 7. Berdasarkan Peraturan Presiden No 23 Tahun 2022, dalam pasal 4 disebutkan bahwa Kementerian. E. Skripsi ini. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan sektor perhubungan kurun waktu 5 (lima) tahun secara menyeluruh,. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi a. Tupoksi. PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri memiliki tugas, sebagai berikut : Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku: Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pemohon dan/atau Pejabat. 51 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. . Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan; 2. Fungsi. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan adalah. 12. Indonesia, Kabupaten. 1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 5. Belum Tersedia. Dinas Perhubungan (Dishub) Jl. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. 5 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan. KONTAK KAMI Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong JJl. 8. 9: Profil Singkat Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2019: Lihat:. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2017 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan DETAIL PERATURAN Abstrak. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 1. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2017. Jl. laksanaan dan pengendalian bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. 2 Landasan Hukum 1. Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi : 1. Gagal memuat gambar. U. Infrastruktur. STATUS PERATURAN. Sugih, Kabupaten. Jalan Prabu Gajah Agung No. Belum Tersedia. 26271 (0752) 7754203 (0752) 7750136 Dishub50kota@gmail. Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 t. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap melakukan. Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, penamaan beberapa nomenklatur jabatan, pengaturan tugas pokok, fungsi, nomenklatur dan peta jabatan serta rincian tugas perangkat daerah sehingga perlu diganti; c. 1. Bantul, 26 Nopember 2012. (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT. 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah selalu berkomitmen untuk memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya. Petugas Dishub Kabupaten Bogor mempersiapkan spanduk dan rambu-rambu jalan jelang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jalan Raya Bogor. Infrastruktur. 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, Menimbang : a. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. profil dinas perhubungan kabupaten bandung: Lihat: 1. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, mempunyi tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang dan peraturan Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah/Kota, maka diberikan urusan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan. DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SANGGAU DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU, . Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pada Dinas Perhubungan meliputi uraian tugas pokok dan fungsi; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018. 7. TANGERANG - Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Dr Andi Ony P, M. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maros dengan Tipe B. Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pada Dinas Perhubungan meliputi uraian tugas pokok dan fungsi; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018. Pembina Utama Muda. Semua uraian tugas dari seluruh Pejabat Struktural Eselon IV Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terlaksana sesuai dengan uraian tugas. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN Oleh : HERY INDRO PURNOMO, ST, MM SEKRETARIS. Glosarium. Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros. pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan; h. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tipe B. Sekretariat. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026. Bidang Angkutan. comPada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 110 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan. File Peraturan PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. 1. 8, Bergas, Samban, Bawen, Semarang, Jawa Tengah 50552, Indonesia. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang. 13/ 119 /DISHUB /2019 Tanggal: Februari 2019 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN 1. Perwakilan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4. Selain itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem sebagai implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah b. Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan diberikan kepada Kabupaten. 6. 9. Kirab Api Obor yang digunakan untuk Opening Ceremony PORPROV JATENG. com TULUNGAGUNG – Kode Pos 66217. Pasal 3. 4. oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan sesuai aturan atau biasa disebut juga dengan Standar Operasional Prosedur (S OP) dimana dalam melakukan pengurusan ataupun dengan perpanjangan surat izin trayek tidak begitu sulit diberikan terhadap pengguna kendaraan angkutan umum pedesaan, namun pada. id. 6. BUPATI PASER, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17. Nama Pimpinan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran . menyelenggarakan pemberian ijin pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan. PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Yos Sudarso No. go. KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang. Nomor. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan. 3. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Seksi Dishub. Sekretariat ;. mengkoordinir pelaksanaan koordinasi penyusunan program,. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas. Dinas Perhubungan: Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan angkutan, prasarana transportasi, pengembangan dan keselamatan transportasi, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Tugas Pokok dan Fungsi. Si. 1. 11. Dinas Perhubungan KotaBanjarbaru. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah. Judul. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin 2014 – 2018 73 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 2. PERINGATI HARI PERHUBUNGAN, DISHUB PATI GELAR PENGOBATAN GRATIS DI TERMINAL. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur; Mengingat : 1.